BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat resmi menyetujui pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Cirebon Timur. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu, 10 September 2025, di Gedung DPRD Jabar, Bandung.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, dihadiri oleh 95 anggota dewan sehingga kuorum terpenuhi. Dalam sidang, Sekretaris DPRD Jabar Dodi Sukmayana membacakan rancangan keputusan terkait persetujuan pemekaran. Seluruh peserta rapat menyatakan sepakat. Keputusan kemudian ditegaskan melalui penandatanganan berita acara oleh pimpinan DPRD bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, yang hadir mewakili gubernur.
Persetujuan DPRD Jabar ini disambut penuh haru oleh para pejuang pemekaran, termasuk H. Dade Mustofa Efendi, Wakil Ketua Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM). Menurutnya, paripurna kali ini merupakan tonggak penting dalam perjuangan panjang masyarakat Cirebon Timur. Namun ia menegaskan, “Perjuangan belum selesai,” karena masih ada tahapan berikutnya hingga pembentukan kabupaten baru benar-benar terealisasi.
Meski telah mendapat restu DPRD, pemekaran Cirebon Timur masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan kajian administratif, skor kelayakan wilayah baru mencapai 351 poin, sementara standar minimal berada pada kisaran 400 hingga 500 poin. Kekurangan terutama disebabkan keterbatasan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan di kawasan timur Kabupaten Cirebon.
DPRD Jabar memastikan tetap mengawal proses ini. Dukungan Gubernur Jawa Barat telah disampaikan melalui rekomendasi resmi, bahkan pemekaran Cirebon Timur disebut-sebut akan menjadi prioritas pembahasan pada masa sidang berikutnya. Masyarakat berharap, jika pemekaran terealisasi, pembangunan di wilayah timur Cirebon bisa lebih merata dan pelayanan publik semakin dekat dengan warga.
